Pram memang dilahirkan untuk menjadi "anak nakal" pada setiap zaman yang ia lalui. Pembuktian dia adalah dengan kerap mengunjungi penjara sebagai konsekwensi dari penentang arus utama jika arus itu dianggapnya berbeda dengan pendapatnya.

Pram telah merasakan penjara Bukit Duri di era Revolusi 45, karena buku ini Pram merasakan RTM Budi Utomo karena menentang pengusiran kaum Hoakiau dari sejumlah kabupaten di Indonesia (bil khusus kabupaten di Jawa Barat, yang sempat menimbulkan korban jiwa dan ketegangan dengan RRT). Ia digugat oleh sebagaian besar kaum di negeri ini, dipojokan sebagai kaki tangan Beijing.

Beruntung buku ini diterbitkan ulang pada tahun 1998 sehingga kita bisa menilai sendiri posisi Pram yang menurut pihak lawannya adalah kaki tangan Beijing. Pram menguraikan sejarah panjang kehadiran kaum Hoakiau (Tionghoa perantauan) di Indonesia. Ia menyajikan data versinya dan menggugat hingga ke akar keyakinan ketika dalam salah satu halaman ia seakan berteriak, "apakah Adam yang nabi itu juga seorang pribumi?", "Apakah mereka yang mengklaim sebagai pribumi itu bisa menunjukan bahwa leluhurnya dahulu telah menetap di bumi nusantara ini?" Gugatan radikal Pram itu seolah hanya jeritan di tengah kegalauannya.

Selanjutnya ia juga menggugat keberadaan Pithecanthropus Erectus, Homo Wajakensis dan Homo Soloensis sebagai leluhur kita? Entah apa ia telah mendengar teori Koentjaraningrat, yang pernah sampai kepada saya melalui guru sejarah saya, bahwa fosil itu bisa jadi ada di bibir sungai itu terbawa oleh banjir, bukan mahluk yang menetap di sana. Teori ini lebih berpihak kepada hipotesis yang menegaskan sebagian besar penduduk di nusantara ini adalah pendatang sedangkan penduduk aslinya telah punah karena persaingan atau mengasingkan diri.

Pram juga menyajikan peranan kaum yang diusir itu dalam rentang panjang sejarah Nusantara. Catatan kehadiran mereka dan peranan mereka yang telah dilakukan di sini. Nusantara memang telah memiliki kaitan dengan Tiongkok daratan ejak lama. Entah dalam masalah hubungan politik ataupun soal perdagangan. Ketika mereka mendiami sebagian wilayah nusantara ini, pun kedua hal itu berlangsung. Pertukaran budaya dan sebagainya terjalin baik disadari maupun tidak. Bahkan juga teori kehadiran islam di nusantara bisa jadi diawali dari Tiongkok bukan seperti pendapat umum yang berlaku.

Yang jelas Pram ingin fokus pada pertanyaan, "mengapa persoalan manusia dengan ikatan tanah dan airnya lebih membuncah pada semangat rasialisme?"

Bila toh kita tahu, akhir kisah Pram dengan pernyataannya adalah berujung bui. Kita pun perlu sadar, belum ada ruang dialog yang sehat bagi perbedaan pendapat. Ambil gampangnya, jangan banyak menggugat arus pendapat umum di tengah negeri yang menganggap "amok" adalah bagian dari komunikasi yang sah atas perbedaan pendapat. "Amok" atas pendapat lain, bukan pendapat tandingan atas pendapat lain. Tetapi Pram memilih jalan lain, dan sejarah mencatatnya.

Benarkah perbedaan pendapat itu bisa ada ketika sebuah negeri telah semaju saat dua intelektual muslim berbeda pendapat. Saat al-Ghazali menelurkan "Tahafut al-Falasifah" (Kerancuan para Filosof) yang terjadi bukanlah pemberangusan karya sarjana yang dekat dengan disiplin hukum positif (fiqih) dan tasawuf (psikologi) itu - (penyejajaran hukum positif dengan fiqih dan tasawuf dengan psikologi itu saya peroleh berdasarkan pendapat Hasan Hanafi di salah satu tulisan mengenai Human Security tentang saling pengertian Barat dan dunia Islam). Yang terjadi kemudian adalah jawaban dari kelompok filosof yang perlu menjelaskan posisinya atas gugatan al-Ghazali itu, maka lahirlah karya ibnu Rusyd berjudul "Tahafut al-Tahafut" (Kerancuan kaum yang Rancu). Dialog itu lepas dari isinya merupakan cerminan sebuah masyarakat yang lebih mengedepankan dialog, sesengit apapun dialog itu. Demikian juga ketika cetusan Kant dalam Qritique of Pure Reason adalah sebuah jawaban atas debat sengit antara dua kubu, Empirisisme dan dan Rasionalisme, dengan menelurkan kemungkinan munculnya fakultas pengetahuan yang lain. Bukan dengan pembubaran dialog dan pemberangusan kedua kubu itu. Seperti pernah parlemen diberangus karena hanya melahirkan debat-dan-debat, semata karena pihak pengkritik tidak menyadari hal itu sebagai bagian dari harga sebuah perbedaan pendapat.

Lebih luas dari isinya, buku ini bukan sekedar persoalan Hoakiau di Indonesia tetapi persoalan berbeda pendapat dan etika menjawab perbedaan itu dengan pendapat yang wajar. Hal yang masih sulit kita temui hingga belakangan ini. Bila kah semua itu berganti?

Sehingga kita bisa lebih berharap pada negeri yang suatu saat tidak lagi suka membakar buku dan mengganjar penulisnya dengan bui secara serampangan. Sanggupkan kita membayar harga sebuah dialog itu?